Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Memiliki TDP atau NIB

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Memiliki Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan yang masih berlaku.

Melampirkan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan

Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya apabila ada

Kartu Tanda Penduduk

Surat kuasa dan bukti bahwa yang dikuasakan merupakan pegawai tetap -apabila dikuasakan-

Pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani di atas meterai

Surat pernyataan ditandatangani dan bermeterai yang menyatakan bahwa a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara